Saturday, 17 May 2014

politik dan ekonomi: tulisan singkat (II)

setelah tergambar dengan cukup jelas bagaimana politik mampu mengakomodasi suara rakyat, dan memiliki mandat untuk mensejahterakannya, maka otoritas negara untuk kesejahteraan semakin jelas.

Perdagangan adalah keniscayaan
perdagangan sudah terjadi selama ribuan tahun, dan terbukti menjadi bahan bakar bagi perekonomian dan peradaban. kapitalisme telah berjalan dan menghasilkan kehidupan seperti sekarang: tanpa kapitalisme takkan ada penerangan seperti sekarang, umur manusia yang lebih panjang, pesawat terbang, dan tak mungkin bagi orang indonesia mencicipi stroberi dengan harga semurah sekarang. tentu, tanpa kapitalisme juga takkan ada obesitas, zat-zat kimia pada makanan, dan pencemaran air dan udara. dan tentu, tanpa nafsu jahat kapitalisme, voc (belanda) tak akan seniat itu menguasai jalur komoditi rempah Indonesia, melakukan tindakan-tindakan tak manusiawi terhadap rakyat indonesia. hingga beberapa mengklaim negara menjadi maju karena kapitalisme, atau negara pun termiskinkan karena kapitalisme.

Lalu saya memulai dengan pertanyan apakah parameter 'makmur' yang mutlak? saya pribadi berpendapat jika setiap rakyat suatu negara mampu makan dan hidup secara layak, itu cukup makmur namanya. jadi bisa dibilang kemakmuran versi saya adalah rendahnya angka kemiskinan (ya, $1.25 sehari). tak perlu berdebat panjang mengenai standar yang terlalu rendah karena yang saya menempatkan standar kemiskinan pada dasar yang masih dalam jangkauan masyarakat dunia, terutama jika kita menengok ke saudara kita di afrika yang untuk memenuhi $1.25 saja 40-80% rakyatnya saja belum mampu. menaikkan garis kemiskinan hanya akan meng-include mereka yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan, dan tidak terlalu berarti banyak dalam perbandingan antar negara. menggunakan GDP per capita akan cukup relevan, jika kita mau mengakui kalau semakin banyak uang yang kita miliki, semakin bahagia kita, karena pilihan konsumsi yang lebih beragam, namun tak memiliki penerjemahan 'status bebas kemiskinan' sebaik poverty-headcount ratio. maka satu hal yang ingin sampaikan: kita akui kalau negara-negara maju (developed countries) memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi, dan hidup lebih layak dari negara mana pun.  

fakta yang ingin saya angkat adalah bahwa tak ada satu negara maju pun yang tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor swastanya. negara dengan penghapusan kepemilikan pribadi seperti Soviet dan RRC sebelum 1980-an dan blok komunis lainnya mengalami kehancuran karena rendahnya produktivitas pekerja dengan motivasi rendah, tertutupnya ekonomi hanya terbatas pada blok komunis, dan pengeluaran militer yang menggila. kalau boleh saya bilang, komunisme telah mengingkari fitrah manusia-manusia di negaranya--untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, tenpa diatur-atur secara berlebihan. selamatnya RRC dari kehancuran adalah karena perubahan sudut pandang ekonomi tersebut sejak tahun 1980-an yang membuka diri terhadap kapitalisme. karena pertumbuhan ekonomi yang baik bukanlah karena todongan senjata, melainkan kerena insentif untuk memiliki kekayaan dan pengakuan akan hal itu.

dalam ekonomi dengan keterlibatan swasta, setiap orang diberi insentif berupa kesempatan untuk dapat membuat sejahtera dirinya, dimana itu sangat manusiawi, yang juga berarti berusaha sekuat-kuatnya karena akan mendapatkan hasil yang setimpal atas kerja kerasnya. di negara komunis, tidak ada hal tersebut, bahkan otoriterisme malah membawa dalam sistem yang korup dan tidak efisien. peran negara ynag terlalu besar dalam mengatur rakyatnya, sehingga mengakibatkan ketertutupan informasi ke publik juga memperjauh rakyat dan penguasa, membuat penguasa tidak mendengarkan apa yang rakyatnya alami saat itu. kapitalisme yang dikawal dengan demokrasi dan keterbukaan akan menggiring alokasi faktor produksi dalam bentuk paling optimal, karena akan tercipta winner dan loser. pemenang akan produktif di sektor dimana ia unggul, si kalah akan mencari sektor yang mungkin lebih bisa ia kuasai, begitu pula alokasi faktor ekonomi seperti tenaga kerja dan kapital yang akan menuju ke arah yang menghasilkan seuntung-untungnya bagi mereka. demikian bagaimana insentif mengarahkan ekonomi ke optimalitas. kekuasaan negara yang berlebih dalam bisnis, misalkan bumn yang monopolistik akan menutup peluang bisnis yang secara volume mungkin akan berlipat-lipat jika dibuka keran kompetisi.

hal diatas amatlah saya tekankan karena dalam skema pertumbuhan ekonomi yang ingin coba saya jelaskan, peran swasta sangatlah menentukan dan besar, seperti halnya yang terjadi di negara-negara yang mengalami perkembangan cepat seperti cina, korea selatan, hong kong, dan jepang. peran negara juga sangatlah besar, namun lebih untuk menyokong kompetisi dan iklim investasi agar mampu berjalan dengan output yang menguntungkan rakyat sebesar-besarnya. otoritas negara juga berperan sebagai pengontrol fiskal (via pajak dan pengeluaran negara) dan moneter (via kebijakan moneter bank sentral), walaupun bank sentral telah menjadi entitas yang berbeda dengan eksekutif sendiri.

Fiskal dan moneter: otoritas negara yang mutlak 
Otoritas keuangan yang dimiliki oleh sebuah kekuasaan politik adalah fiskal. sedangkan kekuasaan moneter di indonesia (dan negara-negara lain) telah didelegasikan pada otonomi khusus milik bank sentral. namun, sekali lagi, itu baru kekuasaan dalam keuangan. kekuatan politik memiliki otoritas lebih dari sekedar fiskal dan moneter, karena kekuatan inilah yang melegitimasi segala 'mandat rakyat'. kekuatannya bisa menjadi 0 ketika rakyat tak ijinkan, namun menjadi 100 jika rakyat mendukungnya penuh.

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah mampu menarik pajak yang tentunya akan dipakai untuk membiayai administrasi negara dalam mendukung perekonomian, sebut saja seperti pengeluaran infrastruktur, belanja pegawai, dan subsidi ekspor.

investasi atas barang publik, yaitu produk yang tidak ingin diproduksi siapapun karena risiko yang terlalu besar atas manfaatnya kepada pemodalnya, contohnya infrastruktur jalan raya, harus diambil alih oleh negara. pasalnya, infrastruktur memegang peranan penting dalam melancarkan setiap aktivitas ekonomi. sebuah perusahaan tempe tak akan mau membangun pabriknya jika akses terhadap bahan baku (kedelai) dan tenaga kerja tidak terkoneksi dengan baik. bahkan jika terkoneksi, tapi dengan keadaan yang kurang baik, perusahaan tersebut masih akan berpikir dua kali karena ongkos produksi akan terlalu tinggi dan tak mampu bersaing dengan perusahaan tempe dari kota sebelah. maka ketiadaan jalan raya menjadi ketiadaan peluang untuk aktivitas ekonomi dan pekerjaan yang lebih luas.

begitu pula dengan belanja pegawai, takkan ada perusahaan manapun yang rela untuk membayar penegak peraturan tanpa adanya timbal balik untuk usahanya. bagaimana otoritas negara mampu dapatkan dana atas itu? tentu dari sebuah hak khusus untuk memunguti sebagian rezeki penikmat ekonomi dalam negara tersebut, yang biasa kita sebut pajak. demikianlah fiskal memutar ekonomi.sederhananya, memungut pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

bank sentral memiliki otoritas yang berbeda, yaitu memegang kuasa moneter (suplai uang yang beredar) untuk mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar uang agar kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. dalam bentuk yang paling sederhana, kita tak boleh lupa atas ‘kesalahan masa lalu’ yang terjadi di era sukarno, ketika politik sosialis dilakukan tanpa kontrol moneter yang bertanggung jawab. saat itu habisnya anggaran pemerintah karena politik mercusuar dan konfrontasi; malah ditanggapi dengan pencetakan uang yang malah menambah uang yang beredar, dan menciptakan hyperinflation hingga 600% di akhir masa orde lama. krisis moneter 1997 juga menyadarkan bahwasanya kuasa pemerintah dalam bank sentral bisa mengakibatkan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerusakan masif dalam ekonomi. demikian, pengaturan masuk dan keluarnya uang dari dan ke masyarakat menjadi hal yang krusial.

bersambung...

Sunday, 4 May 2014

politik dan ekonomi: tulisan singkat (I)

baru beberapa hari lalu saya relakan 300 ribu dari gaji saya untuk membeli buku tentang dasar politik, mungkin sejarah perkembangn politik tepatnya. judulnya 'the politics book'. mahal memang, tapi entah mengapa saya bangga kalau berhasil memenangkan 'willingness to pay' saya terhadap aset intelektual.

sebagai seorang lulusan s-1 teknik, s-2 ekonomi, dan bekerja di tempat yang mengakomodasi interest pengusaha, saya suka tidak suka mendengarkan dalam banyak diskusi betapa pemerintah memegang peranan yang sangat krusial dalam kesejahteraan rakyat, bahkan dengan sebesar-besarnya ekonomi mengandalkan sektor sawasta.

sebagai pengisi trias politica, pemerintah adalah otoritas yang dipercaya rakyat untuk mampu menerjemahkan kebutuhan rakyat dalam undang-undang, menjalankan yang digariskan undang-undang, dan mengadili jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan. semua dilakukan untuk dapat mensejahterakan rakyat, sebuah janji yang diikrarkan tahun 1945.

saya baru membaca buku itu belum separuhnya, tapi secara mendasar bisa saya ceritakan bagaimana rakyat bisa disejahterakan.

mari kita mulai dari kebutuhan rakyat akan politik. pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan yang mendasar, yaitu menghidupi dirinya sendiri, dan orang yang dicintainya, terutama keluarga. bagaimana manusia ingin memenuhi kebutuhannya terus mengalami evolusi mengenai kompleksitas kebutuhan itu sendiri. semula manusia cukup puas dengan berburu, lalu dirasa lebih aman jika bertani. lalu manusia mampu menciptakan barang dari tembaga, perak, mulai mencintai sesuatu yang berkilau. tak terhindari, sejarah mencatat manusia mengenal diversifikasi keahlian dan perdagangan. manusia tidak lagi mengandalkan sepenuhnya ladang maupun ternak mereka untuk hidup. menurut pandangan saya, dalam bentuk terprimitif kapitalisme adalah ini:
manusia terlahir untuk merdeka dalam mengenali apa yang mereka miliki, untuk mendediksikan hidup di bidang yang mereka sukai, dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang mereka inginkan.    
lalu, bagaimana manusia kita posisikan semerdeka itu, dan harus kita posisikan semerdeka itu? tanpa perlu kita atur, manusia secara naluri pasti menginginkan hal itu. manusia akan berkelompok untuk memperjuangkan kesamaan-kesamaan yang mereka miliki. dalam bentuk yang sangat sederhana, garis keturunan, dari nenek moyang yang sama, menentukan kesamaan kepentingan mereka, sebagai suatu 'keluarga besar'. mungkin itu lah bentuk nasionalisme paling primitif.

tak perlu terlalu jauh, 'nasionalisme' kesukuan ini lah yang membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang terlegitimasi oleh rakyatnya. perbedaan 'nasionalisme' ini tentu akan saling membenturkan kepentingan masing-masing nation untuk memperjuangkan kepentingan mereka. seringkali, urusan ini berakhir dengan usaha pemberangusan satu atau beberapa nation yang mengganggu kepentingan mereka. itulah yang namanya perang.

dalam tinjauan yang lebih mikro, di dalam sebuah bangsa (nation) sendiri, perbedaan kepentingan tentu sudah ada. petani ingin sejahtera, pandai besi, peternak, dan seniman juga. tapi mereka tidak ingin menumpahkan darah mereka karena mereka yakin mereka adalah saudara. lalu berkembanglah ilmu pengelolaan kepentingan, politik. sistem politik diciptakan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan manusia secara adil dan bisa dipercaya. lalu lahir lah tata kelola yang harus dihormati untuk kesejahteraan bersama, pemerintah.

dalam bentuk awalnya, pemerintah adalah mandat yang diberikan Tuhan atau pun leluhur pada satu orang yang terpilih, the philosopher. mereka adalah raja, kaisar, atau apa pun namanya yang merupakan lambang keadilan dan perjuangan kepentingan rakyatnya. pada keberjalanannya, mengandalakan satu orang dengan kekuasaan mutlak--karena mandat dari Tuhan--menyebabkan banyak kekecewaan karena kekuasaan yang absolut, akan cenderung bias sehingga malah terlihat mendahulukan para elite, mereka yang dekat dengan kekuasaan. lalu bermunculan lah revolusi-revolusi yang ingin merombak sistem monarki ini menjadi republik, sebuah sistem yang memungkinkan siapa pun, terlepas dari garis keturunannya, untuk bisa dipercaya untuk jalankan amanat rakyat. monarki pun mulai mengurangi kekuasaannya menjadi monarki konstitusional, yang lebih kurang menjadikan raja atau ratu sebagai simbol pemersatu bangsa.

sistem pemerintahan mengalami evousi dan cenderung mengalami konvergensi menjadi trias politica  seperti saat ini. ketiga peran tersebut masih dipercaya sebagai yang terbaik untuk mengakomodasi seluruh interest rakyat banyak. lalu bagaimana dengan kemakmuran rakyat? bagaimana dengan usaha meniadakan kelaparan, menyediakan air bersih untuk semua, dan meningkatkan kesehatan umat manusia? apakah benar-benar pemerintah saja yang mampu memenuhi itu?

bersambung