Saturday, 17 May 2014

politik dan ekonomi: tulisan singkat (II)

setelah tergambar dengan cukup jelas bagaimana politik mampu mengakomodasi suara rakyat, dan memiliki mandat untuk mensejahterakannya, maka otoritas negara untuk kesejahteraan semakin jelas.

Perdagangan adalah keniscayaan
perdagangan sudah terjadi selama ribuan tahun, dan terbukti menjadi bahan bakar bagi perekonomian dan peradaban. kapitalisme telah berjalan dan menghasilkan kehidupan seperti sekarang: tanpa kapitalisme takkan ada penerangan seperti sekarang, umur manusia yang lebih panjang, pesawat terbang, dan tak mungkin bagi orang indonesia mencicipi stroberi dengan harga semurah sekarang. tentu, tanpa kapitalisme juga takkan ada obesitas, zat-zat kimia pada makanan, dan pencemaran air dan udara. dan tentu, tanpa nafsu jahat kapitalisme, voc (belanda) tak akan seniat itu menguasai jalur komoditi rempah Indonesia, melakukan tindakan-tindakan tak manusiawi terhadap rakyat indonesia. hingga beberapa mengklaim negara menjadi maju karena kapitalisme, atau negara pun termiskinkan karena kapitalisme.

Lalu saya memulai dengan pertanyan apakah parameter 'makmur' yang mutlak? saya pribadi berpendapat jika setiap rakyat suatu negara mampu makan dan hidup secara layak, itu cukup makmur namanya. jadi bisa dibilang kemakmuran versi saya adalah rendahnya angka kemiskinan (ya, $1.25 sehari). tak perlu berdebat panjang mengenai standar yang terlalu rendah karena yang saya menempatkan standar kemiskinan pada dasar yang masih dalam jangkauan masyarakat dunia, terutama jika kita menengok ke saudara kita di afrika yang untuk memenuhi $1.25 saja 40-80% rakyatnya saja belum mampu. menaikkan garis kemiskinan hanya akan meng-include mereka yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan, dan tidak terlalu berarti banyak dalam perbandingan antar negara. menggunakan GDP per capita akan cukup relevan, jika kita mau mengakui kalau semakin banyak uang yang kita miliki, semakin bahagia kita, karena pilihan konsumsi yang lebih beragam, namun tak memiliki penerjemahan 'status bebas kemiskinan' sebaik poverty-headcount ratio. maka satu hal yang ingin sampaikan: kita akui kalau negara-negara maju (developed countries) memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi, dan hidup lebih layak dari negara mana pun.  

fakta yang ingin saya angkat adalah bahwa tak ada satu negara maju pun yang tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor swastanya. negara dengan penghapusan kepemilikan pribadi seperti Soviet dan RRC sebelum 1980-an dan blok komunis lainnya mengalami kehancuran karena rendahnya produktivitas pekerja dengan motivasi rendah, tertutupnya ekonomi hanya terbatas pada blok komunis, dan pengeluaran militer yang menggila. kalau boleh saya bilang, komunisme telah mengingkari fitrah manusia-manusia di negaranya--untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, tenpa diatur-atur secara berlebihan. selamatnya RRC dari kehancuran adalah karena perubahan sudut pandang ekonomi tersebut sejak tahun 1980-an yang membuka diri terhadap kapitalisme. karena pertumbuhan ekonomi yang baik bukanlah karena todongan senjata, melainkan kerena insentif untuk memiliki kekayaan dan pengakuan akan hal itu.

dalam ekonomi dengan keterlibatan swasta, setiap orang diberi insentif berupa kesempatan untuk dapat membuat sejahtera dirinya, dimana itu sangat manusiawi, yang juga berarti berusaha sekuat-kuatnya karena akan mendapatkan hasil yang setimpal atas kerja kerasnya. di negara komunis, tidak ada hal tersebut, bahkan otoriterisme malah membawa dalam sistem yang korup dan tidak efisien. peran negara ynag terlalu besar dalam mengatur rakyatnya, sehingga mengakibatkan ketertutupan informasi ke publik juga memperjauh rakyat dan penguasa, membuat penguasa tidak mendengarkan apa yang rakyatnya alami saat itu. kapitalisme yang dikawal dengan demokrasi dan keterbukaan akan menggiring alokasi faktor produksi dalam bentuk paling optimal, karena akan tercipta winner dan loser. pemenang akan produktif di sektor dimana ia unggul, si kalah akan mencari sektor yang mungkin lebih bisa ia kuasai, begitu pula alokasi faktor ekonomi seperti tenaga kerja dan kapital yang akan menuju ke arah yang menghasilkan seuntung-untungnya bagi mereka. demikian bagaimana insentif mengarahkan ekonomi ke optimalitas. kekuasaan negara yang berlebih dalam bisnis, misalkan bumn yang monopolistik akan menutup peluang bisnis yang secara volume mungkin akan berlipat-lipat jika dibuka keran kompetisi.

hal diatas amatlah saya tekankan karena dalam skema pertumbuhan ekonomi yang ingin coba saya jelaskan, peran swasta sangatlah menentukan dan besar, seperti halnya yang terjadi di negara-negara yang mengalami perkembangan cepat seperti cina, korea selatan, hong kong, dan jepang. peran negara juga sangatlah besar, namun lebih untuk menyokong kompetisi dan iklim investasi agar mampu berjalan dengan output yang menguntungkan rakyat sebesar-besarnya. otoritas negara juga berperan sebagai pengontrol fiskal (via pajak dan pengeluaran negara) dan moneter (via kebijakan moneter bank sentral), walaupun bank sentral telah menjadi entitas yang berbeda dengan eksekutif sendiri.

Fiskal dan moneter: otoritas negara yang mutlak 
Otoritas keuangan yang dimiliki oleh sebuah kekuasaan politik adalah fiskal. sedangkan kekuasaan moneter di indonesia (dan negara-negara lain) telah didelegasikan pada otonomi khusus milik bank sentral. namun, sekali lagi, itu baru kekuasaan dalam keuangan. kekuatan politik memiliki otoritas lebih dari sekedar fiskal dan moneter, karena kekuatan inilah yang melegitimasi segala 'mandat rakyat'. kekuatannya bisa menjadi 0 ketika rakyat tak ijinkan, namun menjadi 100 jika rakyat mendukungnya penuh.

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah mampu menarik pajak yang tentunya akan dipakai untuk membiayai administrasi negara dalam mendukung perekonomian, sebut saja seperti pengeluaran infrastruktur, belanja pegawai, dan subsidi ekspor.

investasi atas barang publik, yaitu produk yang tidak ingin diproduksi siapapun karena risiko yang terlalu besar atas manfaatnya kepada pemodalnya, contohnya infrastruktur jalan raya, harus diambil alih oleh negara. pasalnya, infrastruktur memegang peranan penting dalam melancarkan setiap aktivitas ekonomi. sebuah perusahaan tempe tak akan mau membangun pabriknya jika akses terhadap bahan baku (kedelai) dan tenaga kerja tidak terkoneksi dengan baik. bahkan jika terkoneksi, tapi dengan keadaan yang kurang baik, perusahaan tersebut masih akan berpikir dua kali karena ongkos produksi akan terlalu tinggi dan tak mampu bersaing dengan perusahaan tempe dari kota sebelah. maka ketiadaan jalan raya menjadi ketiadaan peluang untuk aktivitas ekonomi dan pekerjaan yang lebih luas.

begitu pula dengan belanja pegawai, takkan ada perusahaan manapun yang rela untuk membayar penegak peraturan tanpa adanya timbal balik untuk usahanya. bagaimana otoritas negara mampu dapatkan dana atas itu? tentu dari sebuah hak khusus untuk memunguti sebagian rezeki penikmat ekonomi dalam negara tersebut, yang biasa kita sebut pajak. demikianlah fiskal memutar ekonomi.sederhananya, memungut pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

bank sentral memiliki otoritas yang berbeda, yaitu memegang kuasa moneter (suplai uang yang beredar) untuk mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar uang agar kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. dalam bentuk yang paling sederhana, kita tak boleh lupa atas ‘kesalahan masa lalu’ yang terjadi di era sukarno, ketika politik sosialis dilakukan tanpa kontrol moneter yang bertanggung jawab. saat itu habisnya anggaran pemerintah karena politik mercusuar dan konfrontasi; malah ditanggapi dengan pencetakan uang yang malah menambah uang yang beredar, dan menciptakan hyperinflation hingga 600% di akhir masa orde lama. krisis moneter 1997 juga menyadarkan bahwasanya kuasa pemerintah dalam bank sentral bisa mengakibatkan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerusakan masif dalam ekonomi. demikian, pengaturan masuk dan keluarnya uang dari dan ke masyarakat menjadi hal yang krusial.

bersambung...

No comments: