Friday, 1 May 2015

Pelanggaran Peraturan: Sebuah Tinjauan

Saya ingin membicarakan mengenai kesadaran. conscience. standar moral memang tidak pernah benar-benar diajarkan secara formal di negara kita. kita belajar PPKn untuk mengetahui ha yang baik dan tidak baik dalam berwarga negara. setidaknya, saya tahu kita dididik (secara formal melalui teks dan ruangan kelas) untuk berbuat apa, walaupun dunia nyata sering tak konsisten tentang hal itu.

lalu untuk apa kita diajarkan? ketika lingkungan sebagai tempat aplikasi keilmuan malah menunjukkan standar moral yang jauh lebih rendah. buat apa buku PPKn mengajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya lalu kita melihat ibu-ibu buang sampah seenaknya di jalanan? terlebih lagi, setelah ada kejadian itu, menurut buku PPKn, kita harus 'menegurnya'. Namun, apakah kita menegurnya?

begitu pula mengenai fenomena-fenomena tak waras ini:
sepeda motor yang melawan arah
sepeda motor yang naik trotoar
orang yang merokok di fasilitas umum
orang yang menyelak antrian
mobil pribadi yang masuk jalur trans jakarta

apakah kita bersuara untuk melawan para pelanggar tersebut? rasanya otak 'ketimuran kita sudah ter-set untuk tidak menegur, melawan, atau bahkan melaporkan pelanggar hukum tersebut. rasanya raa segan terhadap mayoritas menciutkan keinginan kita untuk meluruskan sesuatu yang salah. di komunitas yang menganggap hal salah sebagai 'kebenaran' datau 'kewajaran', mental 'ramah' kita akan mengalami kesulitan untuk melawan. Itu juga terjadi pada saya dalam beberapa kasus.

Saya bukan ahli sosiologi, antropologi, maupun psikologi. namun saya ingin mencari penjelasan rasional kenapa mental takut untuk memperjuangkan kebenaran ini terjadi.

Historis: penciutan moral sejak penjajahan dan raja-raja feodal.

Sebagai pseudo-akademisi (saya menyebut diri saya seperti itu), saya skeptis untuk berpikir bahwa segala hal 'exogenous' atau 'given' atau ditakdirkan, apalagi dengan hal yang berhubungan dengan perilaku sosial. karena perilaku masyarakat adalah eksistensi dari suatu nilai, dan nilai tersebut telah mengalami 'seleksi alam' sedemikian lamanya, maka saya percaya bahwa sejarah membentuknya.

awal peradaban sejarah di Indonesia adalah kerajaan Hindu-Budha, lalu kerajaan Islam, dan masuknya kolonialisme. Dalam kerajaan Hindu-Budha, tentu feodalisme terjadi (bahkan di belahan dunia manapun saat itu). dalam Hindu, bahkan orang bisa terlahir dengan status sosial yang rendah (dalam kasta), saya kurang tahu dengan Budha. feodalisme menciptakan mentalitas bahwa orang dengan status sosial yang tinggi akan memiliki privilege yang lebih besar dibanding yang lainnya.

Masuknya kerajaan Islam juga bukannya benar-benar menghilangkan hal itu. Menurut saya, bentuk peerintahan speerti kerajaan akan terus menghidupkan startifikasi sosial. pun nilai Islam yang dibawa Nabi Muhammad seperti kesetaraan hak (demokrasi), tidak benar-benar bisa diterapkan setelah nabi meninggal. Apalagi satu millenium setelahnya. Kerajaan tetap lah kerajaan. Raja dipuja sebagai 'orang istimewa' dengan gelar-gelar yang luar biasa. Sebutan seperti 'Hamengku Buwono' sedikit banyak memperlihatkan bahwa raja adalah 'pemangku bumi'. Selama dalam sistem ini, saya yakin 90% manusia di kerajaan adalah 'rakyat' dan memiliki privilege lebih sedikit daripada royal maupun pejabat publik. Mereka yang di bawah ini harus menunduk ketika berpapasan dengan mereka yang mulia.

masuknya bangsa Eropa tak memperbaiki ini (tentu saja). Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail (2012) menyebutkan masuknya kolonialisme (dominasi Belanda) telah melenyapkan harapan bagi Indonesia untuk berkembang dalam proses alamiah mencari institusi terbaik. Kedatangan Belanda dalam menerapkan institusi ekstraktif hanya menyedot kekayaan komoditas dari Indonesia untuk dijual di luar dan rendahnya transfer pendidikan membuat kita tidak punya kesempatan untuk mempertajam institusi. Selama dalam penajajahan, rakyat jelata menjadi masyarakat kelas tiga, setelah orang Belanda dan priyayi, Indo (keturunan) dan Tionghoa. Mental kita adalah tunduk kepada yang lebih tinggi, tanpa syarat. sampai kemerdekaan, rakyat pribumi tidak punya hak yang setara dengan orang Belanda di tanah airnya sendiri.

Kemerdekaan hingga reformasi: Pasang surut mentalitas

Kemerdekaan yang dipimpin Sukarno sejujurnya adalah breakthrough bagi mentalitas bangsa. Sukarno adalah seorang Jawa Timur yang tegas dan memilki visi untuk membangun karakter (character building) bangsa. Ini terlihat ketika ia ingin kesetaraan bangsa terhadap bangsa lain. Menggunakan pakaian mewah untuk menunjukkan wibawa di depan bangsa lain (sementara mungkin 50% rakyatnya saat itu bertelanjang dada), membangun monumen-monumen megah di Jakarta, menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti Asian Games dan GANEFO (walaupun dengan perhitungan fiskal yang fatal), bahkan menunjukkan 'keangkuhan' ketika keluar dari PBB ketika konfrontasi dengan Malaysia.

Era demokrasi juga dirasakan ketika politik dijalankan di Era Sukarno. Pemilu demokratis dilakukan. Semua ideologi diakomodasi. Setiap orang berhak bersuara, berhimpun, untuk memperjuangkan apa yang mereka anggap benar. Tingkat partisipasi pemilu saat sangat lah tinggi (90% lebih), bayangkan, itu dengan keterbatasan teknologi informasi, transportasi, dan infrastrutur, tidak seperti sekarang.

Masa Sukarno tentu tidak bersih putih bagai kertas yang kosong. korupsi di segenap elit juga terjadi, bahkan Sukarno sudah mendaulat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Tapi tentu sejarah telah mencatat apa yang telah dilakukannya untuk 'mengangkuhkan' diri kita. pidato-pidatonya menyadarkan bahwa tidak ada satu pun yang mampu merendahkan kita. walaupun begitu, saya pun tidak bisa bicara apa-apa mengenai bagaimana hukum sipil dan partisipasi sipil dijalankan dalam bernegara. Misalkan, bisakah saat itu orang biasa yang (misalnya) ditabrak mobil petinggi PNI mendapat keadilan yang sebenar-benarnya? Walaupun melihat dalam film Soe Hok Gie, pembungkaman dan intervensi pemerintah dalam mimbar akademik memang sudah dilakukan.

Orde Baru: Pembungkaman total

Bangsa Indonesia mengalami pembungkaman besar-besaran dalam Orde Baru, sebuah kekuasaan yang dimulai dari militer anti-komunis yang menjalankan politik dengan otoriter. Di sini, mental masyarakat kembali dimundurkan setengah abad. Dominasi militer membuat rakyat sipil adalah masyarakat kelas dua, sementara militer dan kroni Suharto adalah kelas satu (mirip dengan di Korea Utara saat ini). Golkar selalu menang dan wakil rakyat hanya bisa menyanyikan kata setuju. Pemerintah memiliki menteri penerangan yang pada kenyataannya 'menggelapkan'. Tidak semua orang bisa bicara, media disensor dan dibredel, dengan alasan stabilitas politik. Ini juga sejalan dengan tindakan-tindakan stabilitas lainnya seperti penembak misterius (petrus), penculikan tahanan politik.

Di era ini, rakyat hanya diajari menjadi penonton yang baik. mereka hanya melihat bahwa presiden mereka selalu baik, pemerintah mengayomi, segalanya baik-baik saja. Yang saya rasakan saat itu, ketika menonton Seputar Indonesia atau Dunia Dalam Berita, saya cuma melihat berita adalah kecelakaan. No politics substance.

Reformasi: ketika katup dibuka

Hingga terjadi krisis Asia Timur yang menjalar ke Indonesia, yang berujung pada dilengserkannya Suharto. Babak baru yang disebut reformasi membawa optimisme tentang semangat demokratisasi. Era ini cukup memberikan sinyal baik melalui legowonya TNI untuk menghapus dwifungsi, dilindunginya kebebasan pers, dan dimulainya pemilu yang demokratis.

Setiap orang kini berhak bicara. Berhak menunjukkan kesukaan maupun ketidak sukaannya. Bagai keran yang lama ditutup baru dibuka, air memancar dengan sangat deras. Setiap orang berdemo jika tidak suka. semua orang berserikat untuk memperkuat diri. Mereka percaya kini pemerintah bukanlah 'penguasa'. Mereka lah suara-suara rakyat.

Euforia ini berlangsung lama dan membawa seuatu semangat mengenai kebebasan berekspresi, berperilaku, di luar norma-norma biasa. Eksentris, atau menjadi berbeda, sudah tidak menjadi hal yang benar-benar tabu. Namun, sebagaimana para eksentris menjadi minoritas, mayoritas ini masih memiliki karakter permisif warisan. Kecuali di beberapa daerah yang memilki karakter 'penanantang' seperti Medan dan Makassar   

Sementara itu, penegakan hukum masih tidak dapat menunjukkan progres yang menggembirakan. Di beberapa hal, seperti pemberantasan korupsi dan pembenahan institusi memang berprogres positif. Namun hal ini tidak diimbangi oleh reformasi pendidikan yang lebih berorientasi perilaku. Kalau pun terjadi, itu tidak mampu mengubah perilaku masyarakat ini dalam 5-10 tahun. Sementara itu, hukum masih dipersepsikan sebagai pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aparat penegak hukum belum bisa bekerja dengan bersih dan profesional. beberapa oknum terbukti terlibat tindakan KKN.

'Mixing' kondisi sosial ini menciptakan ruang-ruang bagi pelanggaran bagi mereka yang berpikir reformasi adalah kebebasan tanpa batas. Dimulai ketika seseorang terlalu malas untuk memutar balik ketika memakai sepeda motornya, lalu ia menyusuri pinggiran jalan melawan arah, dengan sedikit 'rasa bersalah' lampu sein ke pinggiran. Semacam isyarat 'tak akan lama lagi belok, santai saja'. Kontrol sosial dari masyarakat yang rendah, bahkan belum teredukasi tentang mana hal salah dan tidak, atau bahkan karena mayoritas pengendara motor itu sendiri adalah masyarakat, membuat hal ini dibiarkan, jadi biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. tentu murahnya cicilan sepeda motor dan murahnya otak pemakainya juga berkontribusi dalam pelanggaran ini. Juga tidak adanya razia yang serius terhadap pelanggaran ini.

Padahal, saya melihat Indonesia mampu menegaskan suatu peraturan, yang menjadi kultur, jika memang niat. contohnya memasang sabuk pengaman ketika berkendara dengan mobil (tampaknya saya cuma menemukan ini saja).

Sementara itu, pendidikan kurang memanfaatkan jam pelajaran untuk menanamkan kesadaran berwarga negara. termasuk partisipasi publik. Rasa memiliki bahwa negara adalah kita. negara dibangun dari pajak kita. para wakil rakyat adalah pelayan kita. Begitu pula presiden dan menterinya. Maka kita sendiri lah yang memegang kendali moral. PPKn yang seharusnya memiliki waktu cukup banyak untuk membangun sense ini. Saya memimpikan suatu saat setiap anak SD kelas 1 bisa menegur ibu-ibu yang menyerobot antrian dengan kata yang lugas, membuktikan bahwa pendidikan benar-benar sudah berjalan.

Lucunya, ketika negara ini merdeka karena perlawanan, semangat melawan ketidak adilan, saat ini, kita malah senyap terhadap ketidak adilan. Menurut saya, ini bisa merupakan kombiansi dari banyak faktor: (1) warisan feodal yang masih kental, mengakibatkan anak muda tak enakan menegur orang yang lebih tua walaupun salah; (2) kurangnya penekanan terhadap perilaku dalam sistem pendidikan--merupakan proses yang akan butuh waktu lama; (3) rendahnya insentif untuk melaporkan pelanggaran.

Saya rasa yang terakhir cukup menarik, dan belum dijelaskan sejak awal. Selama ini kita melihat di perkotaan orang apatis terhadap pelanggaran jika tidak menjadi objek penderita pertama. Seseorang tak akan marah-marah ketika lihat motor masuk trotoar sebelum dia terluka terserempet motor. padahal, pelanggaran tersebut bisa dibungkam kalau masyarakat mau melaporkannya, dengan catatan, penegak hukum mau menghukum si pelanggar. Pada kenyataannya tidak. Pelihat pelanggaran punya 'opportunity cost' yang terlalu rendah untuk mau turun melaporkan pelanggaran yang dilakukan. Lebih baik lanjut jalan daripada repot-repot menegur, rugi waktu, tenaga. Toh aparat penegak diragukan kredibilitasnya untuk meghentikan itu secara permanen.

Dari sisi penegak hukum juga terjadi masalah yang sama: rendahnya opportunity cost. Kalau penegak hukum tidak diberi insentif tambahan (misalkan semacam tunjangan dinas terhadap suatu operasi penertiban), pelanggaran motor masuk trotoar akan masuk prioritas ke sekian, dengan keterbatasan sumber daya manusia (rasio polisi per penduduk Indonesia tergolong rendah). Penertiban selama ini juga terlihat seperti 'memadamkan api' alih-alih seharusnya 'mencegah kebakaran'. Harus ada yang pengendara motor jatuh dari flyover antasari dulu untuk menjaga ketat flyover dari pengendara motor (pun dari sisi pengendara yang berhenti setelah ada korban). Harus ada korban begal dulu untuk dilakukan partroli rutin keamanan jalan. harus ada pembunuhan di kosan pelacur dulu untuk dilakukan pemeriksaan kost mesum. Yang lucu, sudah ada korban penyeberang sembarangan dan penyalip jalur busway yang meninggal, tapi pelanggaran masih terjadi saja.

So, I even don't know how to tailor the conclusion. Sebagian dari perilaku ini adalah kultur warisan. Sebagian lainnya adalah rendahnya pendidikan (penanaman nilai moral). Sebagian lainnya adalah political-economy. Solusi kebijakan akan sangat bervariasi tergantung seperti apa karakteristik masyarakat, apakah ketertinggalan mereka lebih di pendidikan, kultur, atau insentif. Dan sejujurnya, penentu kebijakan sangat perlu memiliki konsultasi sosiologis dan antropologis mengenai bagaimana cara mengubah suatu kultur buruk, mengingat kompleks dan bervariasi nya masyarakat kita.

sumber foto: foto.metrotvnews.com




 






No comments: